Zulfan A dahlan
Rokan Hilir – Dalam rangka mendukung program Riau Hijau (Green for Riau) sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir resmi menerbitkan Surat Edaran Gerakan Penanaman Pohon yang ditujukan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir, Suwandi, S.Sos, Sabtu (4/10/2025).
“Alhamdulillah, Surat Edaran Bupati Nomor: 600.4/DLH/2025/19.01 telah kami sebarkan kepada seluruh OPD hingga jajaran kecamatan, kelurahan, kepenghuluan, serta instansi vertikal di Rokan Hilir,” ujarnya.
Menurut Suwandi, setiap ASN dan PTT diwajibkan menanam minimal 15 pohon per orang dalam satu tahun. Lokasi penanaman dapat dilakukan di lingkungan kantor, pekarangan rumah pribadi, area fasilitas umum, taman kota, jalur hijau, maupun lokasi konservasi lainnya.
> “Program ini dimaksudkan untuk memberi kesan hijau sekaligus mendukung program Riau Hijau. Apalagi kita tahu, setiap tahun Rokan Hilir kerap menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang meninggalkan area kritis. Penanaman pohon ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memulihkan lingkungan,” jelasnya.
Suwandi menambahkan, jenis pohon yang ditanam diutamakan berupa pohon produktif, endemik Riau, atau pohon pelindung yang memberi manfaat ekologis maupun ekonomis. Pembiayaan penanaman menjadi tanggung jawab pribadi ASN dan PTT, sementara laporan kegiatan harus disampaikan kepada Bupati melalui DLH Rohil dengan mencantumkan jumlah, lokasi penanaman, dan dokumentasi kegiatan.
DLH Rohil juga tengah menyiapkan naskah akademis untuk Ranperda “Rohil Hijau” yang nantinya diajukan ke DPRD. Jika disahkan, perda tersebut akan menjadi landasan hukum untuk mengikat seluruh elemen masyarakat dalam mendukung gerakan penghijauan.
“Untuk tahap awal, kita fokus pada ASN dan tenaga honor agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, kami juga akan menggelar gerakan penanaman pohon secara simbolis bersama Bupati dan Wakil Bupati sebagai wujud dukungan pemerintah daerah,” tutup Suwandi.
Editor : Redaksi
