ARIECYBER|Rokan Hilir – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan dibukanya Workshop Eksekutif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Bupati Rohil, H. Bistamam, dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, bertempat di Aula Lantai 8 Kantor Bupati Rohil, Batu 6 Bagansiapiapi, Jumat (12/12/2025).
Acara dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua BPKP Perwakilan Riau Effendi Sihombing, perwakilan Polres dan Kejaksaan, Sekda Rohil H. Fauzi Efrizal, para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala OPD se-Rohil, serta auditor Inspektorat.
Inspektorat: Workshop Sesuai Arahan Kepala Daerah dan Fokus Perubahan Perilaku
Inspektur Rohil H. Sarman Syaroni menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati dan Wakil Bupati untuk memperingati HAKORDIA secara substansial di daerah.
“Kita menghadirkan narasumber dari BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, sejalan dengan visi misi Bupati dan implementasi SPIP,” tegasnya.
Bupati: Korupsi adalah Bencana Bangsa, Perubahan Perilaku adalah Kunci
Dalam arahannya, Bupati H. Bistamam menekankan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar pembangunan.
“Korupsi mengalihkan sumber daya dari kepentingan umum ke kepentingan pribadi. Ini adalah bencana yang melahirkan kemiskinan dan ketidakadilan. Perubahan perilaku adalah kunci pencegahannya,” ujarnya tegas.
Bupati menekankan bahwa daerah kaya sumber daya tidak akan sejahtera apabila aturan dan penegakan hukum lemah. Ia mendorong seluruh OPD memperkuat integritas, keterbukaan, dan komitmen pada tata kelola yang baik.
M. Fauzi: Penyegaran Integritas untuk Pelayanan Publik yang Bersih
Di sela kegiatan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Kadisperindagsar) Rohil, M. Fauzi, menyampaikan bahwa workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas OPD.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial. Workshop ini menjadi pengingat bagi kami, khususnya Disperindagsar, untuk memastikan seluruh layanan publik—termasuk perizinan dan pengelolaan pasar—berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Bupati H. Bistamam memberikan arah jelas untuk membangun pemerintahan yang bersih, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan layanan sosial.
Materi Anti Korupsi dari Tiga Lembaga Penegak
Kegiatan ditutup dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber dari BPKP Riau, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang memberikan pemahaman teknis dan strategis tentang pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Editor : Redaksi
