ARIECYBER|ROKAN HILIR – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahun 2026, nama Zulpakar mulai menjadi perhatian masyarakat di Bagan Jawa. Pria kelahiran Kubu tahun 1974 itu menyatakan kesiapannya untuk maju sekaligus membawa “perubahan total” dalam tata kelola Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Jawa.
Dengan mengusung konsep pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis pelayanan publik modern, Zulpakar dinilai sebagai salah satu figur yang memiliki visi pembaruan dalam sistem pemerintahan kepenghuluan.
Pelaksanaan Pilpeng 2026 sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 27 Maret 2026. Sementara itu, aturan teknis di Kabupaten Rokan Hilir diperkuat melalui Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2023.
Pada tahapan kedua Pilpeng serentak 2025–2026, sebanyak 123 kepenghuluan dijadwalkan melaksanakan pemilihan, termasuk Kepenghuluan Bagan Jawa yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 mendatang.
Zulpakar diketahui telah menetap dan berdomisili di Bagan Jawa selama kurang lebih 23 tahun. Pengalamannya berinteraksi langsung dengan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk memahami persoalan sosial maupun pembangunan di daerah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga Ketua RT dan RW disebut telah memberikan dorongan agar dirinya maju sebagai bakal calon penghulu. Menanggapi dukungan tersebut, Zulpakar mengaku siap mengemban amanah apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat.
“Jika amanah itu diberikan secara ikhlas oleh masyarakat, saya siap menjalankannya demi pembenahan dan perubahan total tata kelola Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Jawa agar lebih maju, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman masyarakat Bagan Jawa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama merupakan kekuatan besar dalam menjaga persatuan serta kekompakan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara Penghulu dan BPKep dalam menjalankan roda pemerintahan kepenghuluan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antar lembaga harus diperkuat agar penyusunan maupun pelaksanaan APBKep dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Ke depan tidak boleh ada lagi ketidakharmonisan antara Penghulu dan BPKep. Semua harus duduk semeja, membangun komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kepenghuluan Bagan Jawa,” tegasnya.
Dalam menghadapi Pilpeng 2026, Zulpakar membawa visi untuk mewujudkan Kepenghuluan Bagan Jawa yang maju, mandiri, transparan, dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan berbasis digital.
Adapun sejumlah program prioritas yang diusung antara lain peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, transparansi pengelolaan Dana Kepenghuluan, digitalisasi administrasi kepenghuluan, pengembangan BUMKep, pemberdayaan UMKM, dukungan terhadap sektor pertanian dan nelayan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, Zulpakar juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip clean government dan good governance apabila dipercaya memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa.
Ia menilai keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hal yang turut menjadi perhatian masyarakat ialah komitmen pribadinya yang menyatakan tidak akan mengambil honorarium maupun gaji selama menjabat sebagai Penghulu apabila terpilih nantinya.
Menurutnya, honor tersebut akan disalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, anak yatim piatu, warga yang menggelar hajatan, hingga masyarakat yang mengalami musibah kemalangan.
“Program ini adalah komitmen pribadi saya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan menggunakan anggaran pemerintahan kepenghuluan,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
