ARIECYBER|Pekanbaru – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) RI Prof Dr Fauzan, MPd mendorong perguruan tinggi membentuk konsorsium sebagai langkah memperkuat kontribusi kampus terhadap pembangunan daerah. Gagasan itu mendapat dukungan dari Anggota Komisi X DPR RI Dr. Hj. Karmila Sari, SKom, MM, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi 2026 di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).
Fauzan mengatakan perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan dan meluluskan mahasiswa. Menurutnya, kampus harus menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari stunting, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi.
“Kalau di suatu daerah ada perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, tetapi masyarakat di sekitarnya masih menghadapi persoalan stunting, maka kampus harus mengevaluasi perannya. Perguruan tinggi harus hadir memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Fauzan.
Ia menjelaskan konsorsium menjadi wadah untuk menyatukan kekuatan perguruan tinggi sehingga penyelesaian persoalan pembangunan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, serta dunia usaha dan industri merupakan kunci mempercepat pembangunan.
Fauzan juga mengingatkan kampus yang telah maju memiliki tanggung jawab moral membantu perguruan tinggi yang masih berkembang melalui kolaborasi riset, pertukaran dosen, visiting professor, hingga penguatan kapasitas akademik.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menyatakan mendukung penuh pembentukan konsorsium perguruan tinggi. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat memperkuat kualitas perguruan tinggi negeri maupun swasta sekaligus meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami di Komisi X mendorong penguatan dukungan bagi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Konsorsium ini penting agar kampus dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menekan angka pengangguran intelektual,” ujar Karmila.
Ia menilai dunia industri perlu lebih aktif menyampaikan kebutuhan kompetensi tenaga kerja kepada perguruan tinggi. Dengan demikian, pembukaan program studi maupun pengembangan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan lebih siap bersaing.
Di kesempatan yang sama, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Dr Nopriadi, SKM, MKes, mengatakan pihaknya tengah memetakan kompetensi dosen, mahasiswa, dan hasil kajian perguruan tinggi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar pembentukan konsorsium yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan industri untuk menyelesaikan persoalan daerah.
Menurut Nopriadi, konsorsium akan menjadi implementasi nyata program “Perguruan Tinggi Berdampak” yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Riau maupun Kepulauan Riau.
