ARIECYBER|ROHIL – Persoalan motivasi kerja pegawai dinilai menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi pemerintahan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, melalui gagasan akademik yang disusunnya sebagai bagian dari studi Magister Manajemen di Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak).
Dalam kajian tersebut, Khoirul Fahmi menilai bahwa permasalahan organisasi tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai keluhan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas, tetapi harus dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi guna mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
Sebagai mahasiswa S2 Magister Manajemen sekaligus pimpinan perangkat daerah, ia mencoba mengkaji pengalaman dan fenomena yang terjadi di lingkungan kerjanya melalui pendekatan teori manajemen yang lebih sistematis. Kajian itu dilakukan di bawah bimbingan Dr. Richa Afriana Munthe, S.E., M.M.
Menurutnya, motivasi kerja dalam organisasi Pekerjaan Umum (PU) merupakan dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi semangat kerja, komitmen, produktivitas, serta kualitas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi penting mengingat karakteristik pekerjaan di lingkungan Pekerjaan Umum memiliki kompleksitas tinggi, mencakup aspek teknis, administratif, hingga tuntutan pencapaian target pembangunan daerah.
“Motivasi menjadi faktor yang sangat penting karena organisasi Pekerjaan Umum memiliki karakter pekerjaan yang kompleks, teknis, administratif, serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah,” ungkap Khoirul Fahmi dalam kajiannya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai motivasi kerja bukan untuk mencari atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan bertujuan menemukan solusi yang dapat mendorong peningkatan kualitas organisasi secara menyeluruh.
Dari hasil pengamatannya, terdapat sejumlah faktor yang menjadi akar persoalan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, aspek perencanaan, koordinasi antarunit, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, sarana pendukung, hingga faktor eksternal lainnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai dampak, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas infrastruktur, belum optimalnya kinerja organisasi, inefisiensi penggunaan anggaran, terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Untuk memperkuat analisisnya, Khoirul Fahmi mengaitkan persoalan tersebut dengan Institutional Theory atau Teori Kelembagaan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni tekanan regulatif, tekanan normatif, serta tekanan mimetik dari lingkungan kelembagaan.
Menurutnya, ketidaksiapan organisasi dalam menyesuaikan struktur, kompetensi aparatur, dan mekanisme kerja terhadap berbagai tuntutan tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan program serta pelayanan publik yang belum berjalan optimal.
Sebagai solusi, ia menilai langkah perbaikan harus dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan organisasi. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyempurnaan tata kelola organisasi, transformasi digital, penguatan koordinasi antarunit, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.
“Yang terpenting, seluruh upaya perbaikan dilakukan dengan komunikasi yang baik, tidak memojokkan siapa pun, dan dapat diterima seluruh unsur di dalam organisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Chandra, S.T., M.M., yang memberikan pandangan terhadap gagasan tersebut menilai pembahasan yang diangkat Khoirul Fahmi memiliki relevansi yang cukup kuat karena menghubungkan motivasi kerja dengan tekanan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyarankan agar kajian tersebut diperkaya dengan indikator yang lebih terukur seperti indikator kinerja layanan, capaian pembangunan infrastruktur, efektivitas koordinasi, serta kesiapan digitalisasi.
Dengan dukungan data yang lebih komprehensif, penguatan kelembagaan diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih adaptif, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
