ARIECYBER|Bagan Jawa – Calon Penghulu Bagan Jawa, Zulpakar, SE., M.Si, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan sejumlah program yang dinilai pro-rakyat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Zulpakar telah menyatakan komitmennya untuk tidak menerima gaji dan tunjangan sebagai Penghulu apabila diberikan amanah oleh masyarakat Bagan Jawa. Tidak hanya itu, ia juga berjanji akan menggratiskan pengurusan Surat Keterangan Tanah Register (SKTR) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bagi masyarakat.
Komitmen lainnya yang mendapat perhatian luas adalah jaminan bahwa seluruh staf Kepenghuluan, Kepala Dusun, RT/RW, dan perangkat yang ada tidak akan diberhentikan, tidak akan dirotasi, serta tidak akan diganti hanya karena perbedaan pilihan politik dalam kontestasi Pemilihan Penghulu.
Kini, Zulpakar kembali meluncurkan gagasan yang disebutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda Bagan Jawa, yakni Program Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu namun Berprestasi.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, apabila dipercaya memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa, ia berencana mengalokasikan anggaran melalui APBKep untuk membantu biaya pendidikan masyarakat yang membutuhkan.
“Anak-anak Bagan Jawa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu daerah,” ujar Zulpakar.
Ia menjelaskan bahwa Bagan Jawa memiliki dua pondok pesantren modern yang dapat dijadikan mitra strategis dalam mencetak generasi muda yang berilmu dan berakhlak. Melalui kerja sama atau MoU dengan lembaga pendidikan tersebut, pemerintah Kepenghuluan nantinya akan memfasilitasi anak-anak kurang mampu yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik untuk menempuh pendidikan pesantren secara gratis.
Biaya pendidikan tersebut direncanakan akan ditanggung melalui APBKep dan didukung oleh partisipasi para donatur yang sifatnya tidak mengikat.
Program bantuan pendidikan yang digagas meliputi bantuan biaya sekolah, seragam, buku, alat tulis, biaya transportasi, hingga beasiswa bagi siswa berprestasi. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan perangkat Kepenghuluan serta tokoh masyarakat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, Zulpakar juga berencana menyusun Peraturan Kepenghuluan (PerKep) tentang Dukungan Pendidikan dan Sekolah Gratis sebagai payung hukum program tersebut. Regulasi ini nantinya akan mengatur mekanisme bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu, termasuk alokasi anggaran, kriteria penerima manfaat, hingga sistem pengawasan dan evaluasi.
Meski demikian, Zulpakar menegaskan bahwa program yang diusung tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kepenghuluan memang tidak memiliki kewenangan utama untuk membiayai sekolah formal SD, SMP, maupun SMA, namun dapat memberikan dukungan melalui beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta insentif pendidikan yang bersumber dari APBKep.
Ia juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Dengan berbagai program yang disampaikan, Zulpakar berharap dapat menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bagan Jawa.
Program pendidikan yang diusung tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda, sehingga Bagan Jawa mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
